kalselsatu.com, BANJARMASIN – Media sosial di Kalimantan Selatan kembali dibuat resah setelah beredarnya video viral berisi dugaan hubungan sesama jenis.

Video tersebut disebut-sebut melibatkan seorang selebgram asal Balangan, yang akunnya kini sudah tidak dapat ditemukan di media sosial.

Polda Kalsel bergerak cepat memastikan kasus ini terus berproses dan saat ini berada di tahap penyelidikan. Sejumlah saksi sudah dipanggil untuk memberikan keterangan.

Peristiwa tersebut turut mengundang perhatian Psikolog Klinis RSUD dr. H. Moch. Ansari Saleh, Melinda Bahri, S.Psi., Psikolog.

Ia menilai perilaku homoseksual dapat dipengaruhi hambatan dalam proses perkembangan identifikasi seksual seseorang.

“Penerimaan terhadap kelamin alami sebenarnya tidak terganggu, namun sense of maleness atau femaleness tidak berkembang secara optimal,” jelasnya melalui pesan singkat, Jumat (12/12/2025) sore.

Melinda menambahkan, lingkungan pergaulan yang lebih banyak dipenuhi peran perempuan juga dapat membentuk dorongan bagi seorang laki-laki untuk berperan seperti perempuan.

Kondisi ini semakin rentan terjadi pada masa remaja, saat kemampuan berpikir belum matang dan identitas seksual masih labil.

“Kekecewaan berat karena putus cinta bisa memicu seseorang mendekat pada orang yang memiliki kepribadian homoseksual, terutama ketika ia sedang frustrasi atau patah hati,” ujarnya.

Menurutnya, keputusan melakukan aktivitas seksual sambil direkam sering kali dipengaruhi dorongan erotisme yang sulit dikendalikan.

Ia menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai benteng pertama untuk mencegah perilaku menyimpang maupun konsumsi konten negatif.

“Anak-anak tidak bisa lepas dari media sosial. Banyak konten yang tidak sesuai norma, sehingga orang tua perlu lebih waspada dan hadir,” tegasnya.

Melinda juga menilai pemerintah memiliki peran dalam mengawasi konten digital.

Mulai dari membatasi ruang antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan anak, hingga menegakkan aturan terkait pornografi dan konten berbahaya.

Dari sisi pendidikan, ia menilai perlu ada kurikulum maupun penyuluhan yang menjelaskan identitas gender secara ilmiah dan inklusif.

“Selain itu, penting menyediakan layanan kesehatan mental dan konseling bagi pihak yang terdampak paparan konten negatif,” pungkasnya. (ks)